BerandaJakarta.com – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta berencana menggulirkan hak Interpelasi untuk meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. PSI mengusulkan itu karena Anies diduga melakukan pembiaran terhadap kerumunan massa pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
Anggota Fraksi PSI di DPRD DKI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan wacana pemanggilan Anies ini didasari penegakan protokol kesehatan di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Ia menyayangkan Anies tidak mengambil sikap tegas untuk mencegah terjadinya kerumunan massa.
“Kami menyayangkan, acara keramaian sudah diketahui sejak jauh-jauh hari, namun Pak Gubernur tidak ada niat untuk menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri,” kata Anggara dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11).
Penasihat Fraksi Gerindra di DPRD DKI Mohamad Taufik meyakini seluruh fraksi di DPRD DKI akan mengabaikan usul PSI tersebut.
“Teman-teman DPRD sudah dewasa dalam berdemokrasi, jadi yang begitu-begitu ya enggak akan diterima. Itu nyari-nyari panggung aja,” ujar Taufik yang juga Wakil Ketua DPRD DKI itu saat dihubungi, Kamis (19/11).
Meski demikian Taufik menyebut usul yang digagas PSI tersebut adalah hak politik yang dijamin UU.
“Itu wacana aja. Haknya PSI untuk menggulirkan itu sebagai satu fraksi, jadi itu haknya enggak bisa dilarang,” kata Taufik.
Sebelumnya, anggota Fraksi Gerindra, Syarif juga menyatakan bahwa pihaknya tidak mendukung wacana PSI itu.
“Karena sesuai aturan interpelasi itu hak bertanya yang bertujuan mempertanyakan suatu kebijakan Gubernur yang berdampak besar untuk kehidupan masyarakat. Kebijakan apa dalam kasus ini? kan enggak relevan,” kata Syarif.
Sekretaris Fraksi PAN, Oman Rohman menyebut pemanggilan Anies bukan merupakan hal yang penting untuk dilakukan, sebab sudah ada klarifikasi sebelumnya.
“Kami melihat tidak perlu untuk interpelasi. Sudah ada klarifikasi tentang ini. Kami melihat prioritas yang dihadapi Jakarta 2021adalah penanganan covid bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi,” kata Oman Rabu (18/11).
Senada, Ketua Fraksi PKS Mohammad Arifin juga menyatakan pihaknya tidak mendukung wacana Hak Interpelasi. Bahkan ia meminta peristiwa di acara Rizieq untuk tidak dipolitisir.
“Pak Gubernur sudah sampaikan klarifikasi ke Polda, sudah cukup. Baiknya jangan dipolitisirlah masalah ini,” kata dia.
Ketua Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mengatakan pihaknya tidak berencana menggunakan hak interpelasi untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Tidak (akan menggunakan hak interpelasi). Pertama, menurut kami, kami memandang bahwa Pak Gubernur sudah menjalankan apa yang dia tulis dalam Pergub,” kata Wibi, Selasa (17/11).
Kemudian, Ketua Fraksi PKB-PPP, Hasbiallah Ilyas juga menyatakan hak interpelasi bukan hal yang penting untuk digulirkan saat ini. Menurutnya, yang penting adalah fokus pada pekerjaan penanganan Covid-19.
“Saya rasa tidak perlu memanggil gubernur dan hak interpelasi, lebih baik sekarang fokus saja di penanganan covid dan bekerja lebih maksimal,” kata dia, Rabu.
Belum Bersikap
Di luar lima fraksi lain, ada tiga fraksi yang belum menentukan sikap atas usulan interpelasi yang diwacanakan PSI.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono mengatakan pihaknya belum memutuskan bakal mengikuti langkah PSI. Menurutnya, saat ini PDIP belum membahas soal pemanggilan Anies terkait kerumunan Rizieq Shihab.
“Belum, kita masih belum bahas soal itu,” kata Gembong, Selasa (17/11).
Upaya pengkajian pun diakui Ketua Fraksi Golkar Basri Baco masih dilakukan pihaknya. Menurutnya Hak Interplasi kan bukan hal yang tabu bagi anggota dewan untuk menanyakan suatu hal kepada Gubernur.
“Jika hasil pemeriksaan Kepolisian terhadap Gubernur meningkat dan diduga kuat ada pelanggaran peraturan daerah dan Pusat maka Hak Interplasi bisa jadi Wajib untuk digulirkan di DPRD DKI Jakarta,” kata Basri, Rabu (18/11).
Di sisi lain, Anggota Fraksi Partai Demokrat Mujiyono tidak menjawab dengan lugas pertanyaan CNNIndonesia.com terkait dengan apakah Demokrat mendukung wacana itu.
“Masih belum fokus. Lagi concern anggaran,” kata dia.
Jika merujuk pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta, hak interpelasi diusulkan paling sedikit oleh 15 anggota DPRD. Adapun anggota Fraksi PSI berjumlah 8 orang.
Selain itu, usulan Hak Interpelasi juga harus disampaikan lebih dari satu fraksi. Berdasarkan aturan itu, peluang PSI untuk menggulirkan Hak Interpelasi masih cukup terbuka, sebab masih ada beberapa Fraksi yang belum menentukan sikap.
sumber: CNN Indonesia
